Krisis Kedaulatan Pangan

Saat ini, di negara-negara belahan dunia sedang mengalami krisis pangan. Sumber dari krisis itu ialah naiknya harga pangan dunia, seperti gandum dan jagung. Hal itu terjadi pada negara-negara yang memang memproduksi kedua jenis pangan tersebut. Jenis pangan itu banyak dibutuhkan oleh penduduk dunia. Kenaikan harga pangan terjadi akibat penurunan jumlah produksi karena terjadi anomali cuaca yang menjadikan produksi kedua jenis pangan tersebut merosot sampai 20%, sehingga mempengaruhi harga dan kebijakan ekspor negara yang memproduksinya. Akibatnya, harga gandum dunia melonjak akibat keterbatasan ketersediaan gandum. Oleh karena itu, krisis pangan yang banyak diberitakan oleh media massa saat ini ialah tentang krisis pangan di negara penghasil komoditi pangan pokok dunia Barat.

Apakah Indonesia mengalami peristiwa krisis pangan? Indonesia terkena imbas adanya kenaikan harga komoditi gandum dan jagung, sebab Indonesia banyak tergantung impor pada produksi kedua pangan itu. Semisal, masih banyaknya konsumsi makanan kita yang bergantung pada gandum dan jagung. Akibat kenaikan dua jenis pangan itu dapat menaikkan harga pangan lain.

Selain itu, anomali cuaca di negara-negara pengekspor beras juga turut mempengaruhi penurunan jumlah produksi, sehingga negara-negara itu irit mengekspor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Tentu, hal itu bisa mempengaruhi tingkat harga beras karena keterbatasan jumlah produksi. Sementara itu, Indonesia sendiri mengalami krisis pasokan beras yang ada di dalam negeri karena anomali cuaca yang menyebabkan iklim hujan tidak tentu. Beras sendiri merupakan bahan pokok pangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi stok pangan nasional, Pemerintah berencana memberlakukan peraturan tanpa bea masuk untuk komoditas impor. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Akan tetapi, menurut Dr. Dyah Ismoyowati, M.Sc., arti dan maksud dari sifat ketahanan pangan seperti terkesan ‘menghalalkan cara’ untuk menjaga ketersediaan pangan yang dibutuhkan agar harga dapat terjangkau. Keberadaan pangan murah itu dinilai merugikan petani. Akibatnya, kondisi pertanian Indonesia menjadi sangat inferior dibanding bidang lain. “Petani bukan merupakan pricemaker, tapi pricetaker,” ujar Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM itu. Harga pangan diatur oleh Pemerintah, dan harga itu dijadikan sangat murah agar masyarakat lain bisa membeli. Seandainya masyarakat tidak dapat membeli, maka dikhawatirkan adanya gejolak sosial. Dengan demikian, ketentuan harga pangan yang murah dan penyediaan pangan oleh kebijakan impor merupakan cara ketahanan pangan. Padahal, menurut Dyah, seharusnya cara pemenuhan kebutuhan pangan harus dilandaskan pada spirit kedaulatan pangan. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM itu menyoroti kedaulatan pangan sangat diperlukan untuk mendukung produksi pertanian di dalam negeri, tanpa bergantung pada kebijakan impor dari negara lain.

Selama ini, murahnya harga pangan ditentukan Pemerintah berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga harga pangan dibuat murah. Sesungguhnya, menurut Dyah, seandainya tingkat pendapatan rakyat Indonesia tinggi, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan selama harganya bisa dijangkau oleh tingkat pendapatannya. “Lain apabila pendapatan masyarakat tidak tinggi, sedangkan harga kebutuhan pangan tinggi, maka akan timbul gejolak,” ujarnya.

Sebaliknya, pendapatan masyarakat Indonesia selama ini masih rendah. Ditambah lagi, ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja dengan upah yang tinggi. Dengan begitu, harga pangan ditekan agar murah. Caranya mengusahakan impor, agar harga komoditas pertanian yang ada di dalam negeri menjadi murah. Inilah yang kemudian barangkali bisa disebut sebagai krisis pangan. Krisis kedaulatan pangan.

Di samping itu, menurut Ir. Rachmat Gunadi, M.Si., Pemerintah seolah tidak punya perhatian terhadap kondisi pertanian saat ini. “Mereka tidak memperhatikan tentang produksi beras, yang mereka perhatikan adalah berasnya,” ujar Direktur Utama PT Pagilaran itu. Rachmat, yang juga dosen di Fakultas Pertanian UGM, menilai bahwa Pemerintah hanya tahu tentang berasnya saja. Oleh karena itu, pemerintah hanya tahu dengan stok pangan, tanpa tahu proses produksi dan jumlah populasi yang mesti dipenuhinya. Dengan begitu, Pemerintah kadang terpukau oleh cara mudah untuk mendapatkan beras yakni dengan bekerjasama dengan importir.

Importir dan Pemerintah sendiri kerap ‘main mata’ untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang dibeli dari pengekspor negara asal untuk dijual di dalam negeri. Menurut Rachmat, negara yang surplus produksi berasnya sering ekspor dengan harga jual murah atau sebagai bentuk derma. Hal itu dilakukan pemerintah tersebut agar harga pangan di dalam negerinya tetap mahal dan pendapatan masyarakat menjadi tinggi. Di Indonesia, harga pangan murah impor itu dijual ke masyarakat Indonesia dengan harga pasarannya. Semisal, Rachmat mencontohkan, harga beras dari Vietnam Rp1.000, di Indonesia bisa dijual Rp5.000. “Nah, pengimpor bisa membayar Rp1.000 untuk siapapun agar bisa lancar,” katanya.

Padahal impor jelas-jelas membawa efek pada harga pangan yang murah. Hal itu dengan jelas menjadikan harga pangan petani lokal harus bersaing dengan harga pangan impor yang murah. Di samping itu, impor juga membawa konsekuensi ambivalensi antara Jawa dan luar Jawa di dalam masyarakat Indonesia. Selama ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sangat bergantung pada beras. Sedangkan, luas lahan produksi beras yang terluas ada di pulau Jawa. Artinya surplus petani Jawa dijual keluar daerahnya. Seandainya harga beras dari Jawa mahal, maka bisa jadi alasan masyarakat daerah luar Pulau Jawa untuk mencari harga pangan yang murah. “Masak harga beras di Jawa lebih mahal ketimbang dari Vietnam,” ujar Rachmat.

Selain pengaruh kebijakan pangan di atas, krisis pangan juga bisa disebabkan oleh anomali cuaca.

Tetapi menurut Rachmat, anomali cuaca itu tidak berefek cepat terhadap kondisi pertanian. Lagipula petani memiliki kearifan lokal. “Jangan dikira mereka bodoh dan tidak tahu cara penanganannya,” ujarnya. Hal tersebut dibuktikan oleh Rachmat sendiri dengan hasil penelitiannya di Gunung Kidul dan Subang. Di Gunung Kidul, air hujan jarang. Sementara itu, di Subang air berlimpah. Ini berefek pada cara bertani masyarakat di kedua tempat. Di Gunung Kidul, masyarakat cenderung banyak menanam jenis tanaman pangan selain beras, seperti jagung, singkong dan kacang. Sementara itu, di Subang masyarakatnya cenderung hanya menanam satu jenis tanaman pangan saja yakni padi. Oleh karena sifat daerah jarang air, maka masyarakat di Gunung Kidul tidak sekadar bergantung pada beras saja. Mereka bisa menanam jagung, singkong, kacang dan lainnya. 

Sedangkan di Subang hanya beras saja, dan mereka bisa panen setahun tiga kali. Dengan begitu, menurut Rachmat masyarakat di Subang ini cenderung tidak swasembada dan tidak punya sistem sosial ketahanan pangan. Oleh karena itu, menurut Rachmat, krisis pangan bisa juga disebabkan oleh ketahanan sosial.